LSBU JASTINDO
Pemerintah Indonesia terus berusaha merayu pihak swasta untuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Berbagai insentif disiapkan, termasuk keringanan pajak.
Badan Otorita IKN mengklaim minat swasta untuk berinvestasi lebih besar dari lahan yang tersedia. Proyek bernilai Rp466 triliun itu juga bakal jalan terus, meskipun perekonomian dunia diprediksi akan menghadapi resesi.
Pembangunan IKN tahap pertama sudah dimulai dengan menggunakan dana dari APBN, dan akan berlangsung hingga 2024.
Pemerintah mengklaim IKN akan mendorong pembangunan dan menggerakkan ekonomi di Indonesia timur.
Namun, sejumlah pengamat ekonomi masih skeptis pembangunan IKN akan memberikan dampak yang signifikan pada ekonomi nasional. Megaproyek IKN juga dikhawatirkan bakal menambah beban keuangan negara.
Pemerintah dinilai melakukan spekulasi dengan memulai pembangunan menggunakan APBN karena belum tentu ke depannya swasta akan tertarik.
Apalagi, IMF telah memprediksi perlambatan ekonomi global akibat perang di Ukraina serta naiknya harga-harga kebutuhan dasar, yang mendorong para investor untuk berinvestasi di aset-aset yang aman.
